SEPUTARMURIA.com, REMBANG – Wacana pengefisienan atau penghapusan UPT Dinas Pendidikan yang diamanatkan oleh Permendagri nomor 12 tahun 2017 dinilai dapat mempengaruhi segala hal.

Salah satunya yakni mengenai garis koordinasi pihak sekolah yang akan melaporkan kegiatannya terhadap pemerintah daerah.

“Contohnya saja, di sini (UPT) kecamatan kota menaungi 47 SD. Dan di saat pelaporan SPJ BOS itu sangat mudah. Namun, jika UPT dihapus, maka koordinasi SPJ itu tentunya akan langsung koordinasi dengan dinas. Sehingga akan menyulitkan pihak dinas dan pihak sekolah,” kata Muryanto, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang, Rabu (13/9/2017).

Di sisi lain, ia juga mengutarakan bahwa dengan adanya Permendagri tersebut, pihak UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang harus kehilangan bantuan sekitar Rp 200 juta yang akan dibuat gedung aula.

“Kemarin, pihak DPR malah sudah mengalihkan bantuan Rp 200 juta yang akan dibuat aula UPT. Diduga, pengalihan bantuan itu dikarenakan ada wacana penghapusan UPT,” paparnya.

Dia melanjutkan, padahal wacana penghapusan UPT di Rembang juga belum final dan belum pernah dibahas secara resmi dengan kepala UPT.

“Sebenarnya kita juga ingin diundang, diadakan rapat dengan pemerintah, mengenai pembahasan itu. Sehingga nantinya di saat bulan Oktober penghapusan UPT berjalan, maka kita sebagai pegawai juga siap ditempatkan di mana pun,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk saat ini, UPT Dinas Pendidikan Rembang, Kecamatan Rembang menaungi sebanyak 150 lebih lembaga pendidikan.

“Kita menaungi sebanyak 150 sekolah. SDnya ada sekitar 47 sekolah, TK ada sebanyak 52 sekolah dan KB ada sebanyak 57 sekolah,” pungkasnya.

Penulis: Edy Sutriyono