SEPUTARMURIA.com, PATI – Moratorium aparatur sipil negara (ASN) yang diberlakuan sejak 2015 lalu, membuat ketidakseimbangan  proporsi antara tenaga pendidik dan peserta didik di sekolah berjalan kurang ideal. Pasalnya, ada banyak guru yang harus merangkap sejumlah mata pelajaran (mapel) yang bukan merupakan kompetensinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati Sarpan, melalui Kabid Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Ahmadi mengakui hal tersebut. Dia mengatakan, jumlah guru yang semakin berkurang, terutama di lingkungan Sekolah Dasar (SD), membuat mereka harus merangkap mata pelajaran yang lainnya.

“Jumlah murid semakin banyak, sementara jumlah guru semakin berkurang setiap tahunnya. Kalau moratorium masih diberlakukan, tentunya guru-guru yang ada, tidak cukup untuk mengampu satu mapel. Terpaksa mereka harus merangkap mapel yang tidak ada pengampunya,” papar Ahmadi saat ditemui di kantornya, Senin (17/07/2017).

Dia menilai, kebijakan moratorium tersebut membuat jumlah kekurangan guru semakin meningkat tiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah guru yang purna tugas atau meninggal dunia.

“Yang menjadi peyebab kurangnya guru adalah karena pensiun, meninggal dunia, adanya mutasi ke daerah lain dan adanya promosi. Keempat hal itu sudah pasti terjadi dalam setiap tahunnya,” jelas Ahmadi.

Lanjutnya, apabila tidak diadakan penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penerimaan guru baru, tentu saja kuota guru di Kabupaten Pati ini akan menurun drastis. Imbasnya, kegiatan belajar mengajar tentu tidak bisa berjalan secara efektif.

“Data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati ada kekurangan 780 Guru SD. Jumlah tersebut belum termasuk guru SMP dan SMA sederajat,” pungkasnya. (Cls)