Seputar Muria, Kota – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Pati, kembali mendatangi Mapolres Pati, Kamis (27/04/2017). Mereka meminta agar Polres Pati segera memberlakukan aturan terkait dengan larangan pengoperasian becak motor (bentor) sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketua Organda Kabupaten Pati, Suyanto mengatakan, pihak organda hanya igin menuntut kepastian hukum terkait dengan larangan pengoperasian bentor. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bentor dikatakan tidak memenuhi syarat dan izin operasi yang jelas.

“Kami disini hanya meminta kepastian hukum saja. Kalau aturannya sudah jelas, Sat lantas selaku pihak pelaksana, harus menegakkan aturan tersebut. Kalau sudah ada kepastian hukum, tentu saja teman-teman dilapangan bisa bekerja dengan nyaman,” tuturnya usai melakukan audiansi dengan Kapolres Pati dan Kasat Lantas Pati di Aula Mapolres Pati.

Disamping itu, konsistensi dalam penindakan hukum juga diharapkan dapat diterapkan oleh Polres. Menurutnya, berdasarkan pengalaman yang sudah ada, pihak Polres hanya melakukan sekali tindakan, setelah itu tidak ada lagi. Imbasnya, justru pemilik bentor malah semakin bertambah.

“Penegakan hukum itu kan harus dilakukan secara kontinue, tidak hanya sekali bertindak saja. Kami berharap, hal itu bisa dilakukan oleh Polres maupun Sat lantas Pati,” tambahnya.

Dia juga menilai, seharusnya ada porsi dimana jalan yang harus dilalui oleh bentor beserta dengan batas-batasnya. Sehingga, kejelasan operasi antara bentor dan organda.

“Yang kita lihat, kan justru bentor bisa beroperasi kemana-mana. Yang seharusnya itu kewenangan organda, tetapi bentor juga turut ambil bagian. Kalau porsinya jelas, kami yakin akan lebih baik. kami juga tidak menutup mata dengan hal itu,” tutupnya. (Cls)