Seputar Muria, Rembang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) khusunya Bupati untuk segera membuat terobosan semacam peluncuran Surat Keputusan (SK) untuk memutasi Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rembang, sesuai dengan jenjang kepangkatan dan golongannya.

Wakil Ketua DPRD kabupaten Rembang, Sumarsih mengatakan, merujuk pada Undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2004 pasal 202 ayat 3 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2007 pasal 14 yang mengamanatkan Sekdes ASN bisa dimutasikan setelah menjalani masa jabatan minimal 6 tahun.

Hal tersebut menjadi salah satu rekomendasi DPRD Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun anggaran 2016. Di sisi lain UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah memberikan peluang pada sekdes ASN untuk memilih antara tetap menjadi perangkat atau mengajukan pindah tugas.

“Seperti kabupaten-kabupaten lain, yang para Sekdesnya saat ini bisa dipindahkan atau dimutasi ke OPD. Mengingat banyak sekali ditemukan di lapangan Sekdes tidak bisa bekerja sama dengan kepala desa,” ujar Sumarsih, Selasa (25/04/2017).

Sumarsih menambahkan, Kabupaten Rembang secara umum terjadi kekurangan perangkat desa, sehingga kepala desa mengeluh kurang optimal dalam bekerja dikarenakan kekurangan  perangkat.  Ada juga perangkat desanya cukup namun kondisi usia sudah lanjut.

“Seiring dengan beban kerja desa yang harus mempertanggungjawabkan  Dana Desa (DD) yang cukup besar hingga miliaran rupiah tentu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan memadai. Oleh karena itu, Pemkab Rembang agar segera bertindak membuat regulasi Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengisian perangkat yang tidak perlu berkutat soal status desa,” tutupnya. (Arf)